Radar Hukum, SURABAYA – Sebagian besar sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA di Jawa Timur masih berada dalam kawasan dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, sebanyak 3.645 sekolah dari total 4.088 satuan pendidikan atau sekitar 89,2 persen tercatat berada di wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana.
Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sekolah dalam menghadapi risiko bencana. Hingga saat ini, baru sekitar 95 sekolah atau dua persen dari total sekolah yang telah memperoleh pelatihan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Kesenjangan antara tingginya jumlah sekolah yang berada di wilayah rawan bencana dengan jumlah sekolah yang telah memiliki kesiapsiagaan menjadi perhatian serius BPBD Jawa Timur. Lembaga tersebut terus mendorong percepatan pelaksanaan SPAB agar semakin banyak sekolah memiliki kemampuan dalam mengurangi risiko dan menangani situasi darurat ketika bencana terjadi.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Training of Facilitator (TOF) SPAB 2026 yang ditujukan bagi para guru SMA sederajat. Pelatihan tersebut digelar pada 6–7 Juli 2026 di Surabaya dan diikuti 50 guru perwakilan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara BPBD Jawa Timur dengan Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa percepatan program SPAB menjadi kebutuhan penting mengingat banyak sekolah masih menghadapi potensi ancaman bencana.
Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi salah satu strategi utama agar pengetahuan mengenai mitigasi bencana tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi dapat diterapkan secara langsung di lingkungan sekolah.
"Masih banyak sekolah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, tetapi belum memperoleh pelatihan SPAB. Karena itu, peningkatan kapasitas guru menjadi sangat penting agar pengetahuan tersebut dapat diterapkan di sekolah masing-masing," ujar Gatot.
Ia menambahkan, guru memiliki peran strategis sebagai penggerak budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu menjadi fasilitator yang membantu sekolah menyusun program kesiapsiagaan, membangun sistem tanggap darurat, serta meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap risiko bencana.
Ketua IGI Jawa Timur, Sukari, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan bersama BPBD. Menurutnya, pembekalan mengenai kebencanaan kepada guru merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memiliki kemampuan menghadapi berbagai ancaman.
"Dengan bekal materi kebencanaan yang diberikan, kami optimistis percepatan sekolah tangguh bencana bisa terwujud. Tujuan akhirnya adalah menciptakan satuan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah," katanya.
Dalam pelaksanaan TOF SPAB 2026, para peserta mendapatkan berbagai materi terkait pengelolaan risiko bencana di sekolah. Materi tersebut meliputi kebijakan SPAB, penyusunan Kajian Risiko Bencana Partisipatif (KRBP), pembentukan Tim Siaga Sekolah, Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), hingga pelaksanaan simulasi menghadapi kondisi darurat.
Selain memperoleh pembekalan teori, peserta juga melakukan kunjungan ke Taman Edukasi Bencana BPBD Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung mengenai fasilitas edukasi kebencanaan sekaligus membantu peserta menyusun rencana tindak lanjut penerapan SPAB di sekolah masing-masing.
Melalui pelatihan tersebut, BPBD Jawa Timur berharap semakin banyak satuan pendidikan yang mampu menerapkan konsep sekolah aman bencana. Program ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta seluruh warga sekolah ketika menghadapi potensi bencana.
Dengan meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki kesiapsiagaan, Jawa Timur diharapkan dapat membangun lingkungan pendidikan yang lebih tangguh, aman, dan mampu beradaptasi terhadap berbagai risiko bencana.(red/lis)
Posting Komentar